15 hours ago
1
ARTICLE AD BOX
Calon Gubernur Bali nomor urut 1 Made Muliawan Arya alias De Gadjah menilai bahwa UMP Bali hanya naik tipis selama pemerintahan rivalnya, Wayan Koster. Hal ini, kata dia, tidak berpihak pada kaum pekerja dan kontraproduktif dengan imbauan Koster-Giri yakni KB Bali empat anak.
“Sangat minim kenaikannya dibandingkan provinsi lain, misalkan Jakarta. Sedangkan, kebutuhan pekerja di Provinsi Bali semakin tinggi. Bagaimana cara masyarakat Bali membiayai empat anak sesuai arahan paslon 2 mengingat besaran UMP ini,” kata De Gadjah saat debat.
Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, UMP Bali sebesar Rp 2.127.157 ketika Koster-Ace dilantik jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2018. Kenaikan terbesar terjadi tahun 2023. UMP Bali meningkat sebesar Rp 196.701 dari tahun sebelumnya menjadi Rp 2.713.672 di akhir era Koster-Ace.
Selama era Koster-Ace (2018-2023), UMP Bali total meningkat senilai Rp 586.515. Sementara ini, UMP Bali tahun 2024 juga sudah kembali naik dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp 2.813.672 atau meningkat senilai Rp 100.000 dari UMP Bali tahun 2023.
“Apa yang jadi penyebab kebijakan paslon tidak begitu memperhatikan kenaikan UMP bagi pekerja?” tanya De Gadjah.
Koster merespons bahwa UMP Bali sebesar Rp 2,8 juta sudah maksimal untuk tahun 2024 ini. Ia juga menjelaskan, kenaikan besaran UMP tidak dapat diatur semaunya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Ada aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD), inflasi, dan faktor ekonomi lainnya yang harus dilihat.
Di samping itu, kata Koster, kenaikan UMP juga harus mempertimbangkan aspirasi serikat pekerja serta dunia usaha dan industri atau para pengusaha. “Ukurannya sudah ada. Yang diterapkan Pemprov Bali dengan UMP 2,8 juta per bulan itu sudah yang maksimal,” imbuh Koster.
Koster menilai, kenaikan UMP di Bali tidak bisa dibandingkan dengan Jakarta yang PAD-nya sepuluh kali lipat PAD Provinsi Bali. Agar UMP Bali dapat meningkat, yang harus dilakukan adalah menambah sumber-sumber PAD sehingga peningkatan besaran UMP Bali dapat sejalan.
Sementara itu, De Gadjah menjanjikan mengerek UMP Bali mendekati UMP Jakarta. Ia mengaku bakal berkoordinasi dengan pihak pengusaha, masyarakat, dan pekerja sebagai upaya meningkatkan besaran UMP jika Mulia-PAS dipercaya memimpin Bali selama lima tahun ke depan.
Kata politisi berbadan kekar dan berpenampilan plontos ini, kenaikan UMP yang layak sangat krusial. UMP yang tidak layak dinilai memicu setres kaum pekerja lantaran standar upah di bawah biaya kebutuhan rumah tangga. Untuk itu, UMP yang layak akan mengatasi kesenjangan dan tekanan ekonomi yang dihadapi kaum pekerja.
“Ke depannya, kami akan berusaha mendekatkan jarak UMP Bali dengan Jakarta,” tegas De Gadjah.
Menurut BPS Provinsi DKI Jakarta, UMP tahun 2024 di daerah metropolitan itu sebesar Rp 5.067.381. Jika Mulia-PAS dipercaya masyarakat untuk memimpin Bali selama lima tahun ke depan, mereka punya PR besar untuk mengerek UMP Bali yang sekarang ini selisih Rp 2.253.709 dengan UMP Jakarta. *rat
“Sangat minim kenaikannya dibandingkan provinsi lain, misalkan Jakarta. Sedangkan, kebutuhan pekerja di Provinsi Bali semakin tinggi. Bagaimana cara masyarakat Bali membiayai empat anak sesuai arahan paslon 2 mengingat besaran UMP ini,” kata De Gadjah saat debat.
Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, UMP Bali sebesar Rp 2.127.157 ketika Koster-Ace dilantik jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2018. Kenaikan terbesar terjadi tahun 2023. UMP Bali meningkat sebesar Rp 196.701 dari tahun sebelumnya menjadi Rp 2.713.672 di akhir era Koster-Ace.
Selama era Koster-Ace (2018-2023), UMP Bali total meningkat senilai Rp 586.515. Sementara ini, UMP Bali tahun 2024 juga sudah kembali naik dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp 2.813.672 atau meningkat senilai Rp 100.000 dari UMP Bali tahun 2023.
“Apa yang jadi penyebab kebijakan paslon tidak begitu memperhatikan kenaikan UMP bagi pekerja?” tanya De Gadjah.
Koster merespons bahwa UMP Bali sebesar Rp 2,8 juta sudah maksimal untuk tahun 2024 ini. Ia juga menjelaskan, kenaikan besaran UMP tidak dapat diatur semaunya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Ada aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD), inflasi, dan faktor ekonomi lainnya yang harus dilihat.
Di samping itu, kata Koster, kenaikan UMP juga harus mempertimbangkan aspirasi serikat pekerja serta dunia usaha dan industri atau para pengusaha. “Ukurannya sudah ada. Yang diterapkan Pemprov Bali dengan UMP 2,8 juta per bulan itu sudah yang maksimal,” imbuh Koster.
Koster menilai, kenaikan UMP di Bali tidak bisa dibandingkan dengan Jakarta yang PAD-nya sepuluh kali lipat PAD Provinsi Bali. Agar UMP Bali dapat meningkat, yang harus dilakukan adalah menambah sumber-sumber PAD sehingga peningkatan besaran UMP Bali dapat sejalan.
Sementara itu, De Gadjah menjanjikan mengerek UMP Bali mendekati UMP Jakarta. Ia mengaku bakal berkoordinasi dengan pihak pengusaha, masyarakat, dan pekerja sebagai upaya meningkatkan besaran UMP jika Mulia-PAS dipercaya memimpin Bali selama lima tahun ke depan.
Kata politisi berbadan kekar dan berpenampilan plontos ini, kenaikan UMP yang layak sangat krusial. UMP yang tidak layak dinilai memicu setres kaum pekerja lantaran standar upah di bawah biaya kebutuhan rumah tangga. Untuk itu, UMP yang layak akan mengatasi kesenjangan dan tekanan ekonomi yang dihadapi kaum pekerja.
“Ke depannya, kami akan berusaha mendekatkan jarak UMP Bali dengan Jakarta,” tegas De Gadjah.
Menurut BPS Provinsi DKI Jakarta, UMP tahun 2024 di daerah metropolitan itu sebesar Rp 5.067.381. Jika Mulia-PAS dipercaya masyarakat untuk memimpin Bali selama lima tahun ke depan, mereka punya PR besar untuk mengerek UMP Bali yang sekarang ini selisih Rp 2.253.709 dengan UMP Jakarta. *rat
English (US) 