ARTICLE AD BOX
Sudiana mengatakan, Fraksi Golkar melihat belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata di kawasan Nusa Penida. Pemungutan potensi pajak dan retribusi dan validasi subyek dan obyek pajak bumi dan bangunan (PBB) juga belum maksimal.
Fraksi Golkar juga menilai pemanfaatan aset pemerintah daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) belum maksimal. Pengelolaan perusahaan daerah Kabupaten Klungkung sebagai salah satu penghasil PAD juga belum optimal.
Kemampuan atau keterampilan sumber daya manusia (SDM) di bidang pajak daerah dan retribusi daerah masih rendah. “Terhadap hal tersebut kami menekankan kepada saudara bupati agar benar-benar serius membenahi masalah-masalah itu, yang nantinya diharapkan bisa meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Sudiana.
Pemerintah perlu melaksanakan kebijakan umum pendapatan daerah dengan sebaik-baiknya. Sehingga target proyeksi pendapatan daerah tahun 2025 dapat tercapai yaitu mengoptimalkan penerimaan PAD dengan menerapkan sistem online penerimaan pajak daerah dan membenahi manajemen data penerimaan PAD.
Meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah serta aparat kewilayahan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah, meningkatkan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. @ wan