Dicecar soal Utang PEN Rp 1,5T dan Defisit Rp 1,9T, Koster: Tidak Ada Masalah

De Gadjah, Calon Gubernur nomor urut 1,  menilai alokasi anggaran pemerintahan Gubernur Wayan Koster tidak memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian.  

Dalam sesi debat yang dilangsungkan di BNDCC Nusa Dua pada Rabu (20/11/2024) malam, De Gadjah menekankan minimnya perhatian terhadap program-program pro-rakyat. “Anggaran untuk subak yang sebelumnya Rp50 juta kini hanya Rp10 juta per tahun. Anggaran sektor pertanian hanya Rp800 juta, sedangkan sharing Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk masyarakat miskin, seperti di Buleleng, turun drastis dari Rp40 miliar menjadi Rp18 miliar,” tegasnya.  

De Gadjah juga menyoroti likuidasi Perusda Bali beserta aset yang dimiliki, dan membentuk Perusda baru serta dua Perumda terkait proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi yang kini menjadi kasus hukum di Bareskrim Mabes Polri. “Bagaimana kebijakan tersebut bisa berujung menjadi kasus hukum, dan bagaimana memastikan proyek penting pro rakyat itu terbebas dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme)?” tambahnya.  

Menanggapi ceceran tersebut, Wayan Koster membela kebijakan anggaran pemerintahannya. Ia menegaskan bahwa APBD Bali selalu disusun sesuai ketentuan undang-undang dengan alokasi lebih dari 20% untuk pendidikan dan lebih dari 10% untuk kesehatan. “Defisit Rp1,9 triliun itu wajar dalam penyusunan APBD karena sifatnya asumsi belanja. Pada akhir tahun, pendapatan dan belanja selalu disinkronkan, sehingga tidak ada masalah,” jelas Koster.  

Terkait utang PEN Rp1,5 triliun, Koster menyebutnya sebagai investasi jangka panjang untuk pengembangan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (KPKB) di Klungkung. “Dana PEN digunakan untuk membebaskan dan mematangkan lahan seluas 326 hektare. Kini nilainya meningkat menjadi Rp5 triliun. Kawasan ini akan menjadi destinasi wisata berkelas dunia dan pusat ekonomi baru, memberikan dampak ekonomi besar bagi wilayah Bali Tengah dan Timur,” ujar Koster.  

Sementara itu, calon wakil gubernur pasangan Koster, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan bahwa dana PEN telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali. “Lahan 326 hektare tersebut sekarang sepenuhnya milik rakyat Bali. Jika diukur secara ekonomi, nilainya meningkat signifikan,” kata Giri.  

“Astungkara Giri Prasta hadir, Rp 1,5 trilun kita berikan dari PHR  (Pendapatan Hotel dan Restoran, Red),  selesai. Aman Pak Koster,” ucap Giri Prasta.

Namun, pernyataan Giri mendapat respons keras dari De Gadjah. “Giri Prasta hadir dari mana? Anda jadi cawagub, bukan jadi Bupati Badung. Bagaimana PHR bisa membawa ke sana? Berpikir rasional dong,” sembur De Gadjah kepada mantan Bupati Badung tersebut.  

De Gadjah menutup dengan menyatakan bahwa pemerintahan yang tidak memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat hanya akan menghasilkan propaganda politik tanpa manfaat nyata. “Kami akan memastikan APBD Bali di masa depan benar-benar fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan preventif dan kuratif. Proyek-proyek besar akan diperjuangkan melalui pendanaan pusat untuk meminimalisasi beban daerah,” pungkas Si Gundul.