Anggota Komisi II DPR Menentang KPU Menghapus Jejak Sumbangan Kampanye Untuk Transparansi

Info Berita Indo – Mardani Ali Sera, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, menunjukkan keberatannya terhadap rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghapus ketentuan pembukuan dan penyampaian laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) dari peserta dalam Pemilu 2024.

Bagi Mardani, transparansi mengenai aliran dana kampanye merupakan prinsip yang penting dalam menjaga integritas pemilihan umum yang jujur dan adil di masa mendatang. “Transparansi mengenai aliran dana kampanye merupakan salah satu cara untuk menegakkan prinsip kejujuran dan keadilan. Sebaiknya LPSDK tetap diadakan,” ujar Mardani kepada CNNIndonesia.com.

Dia juga mengkritisi alasan KPU yang menyatakan bahwa penghapusan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye LPSDK disebabkan oleh keterbatasan waktu kampanye yang singkat, sehingga sulit untuk menentukan jadwal penyampaian laporan tersebut. Bagi Mardani, keterbatasan waktu seharusnya tidak menjadi alasan dan sebaiknya LPSDK tetap diadakan karena dapat memudahkan proses tersebut.

Mardani juga mengungkapkan dampak jangka panjang dari penghapusan LPSDK oleh KPU. Menurutnya, tanpa adanya transparansi mengenai aliran dana kampanye, kemungkinan terjadi pelonggaran dalam penggunaan dana kampanye dan kontestasi politik menjadi tidak adil.

“Kehilangan LPSDK berpotensi mengakibatkan pelonggaran dalam aliran dana karena, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, aliran dana merupakan salah satu cara untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil,” ujar Mardani.

Sebelumnya, Komisioner KPU RI, Idham Khalik, menjelaskan bahwa penghapusan LPSDK pada Pemilu 2024 dilakukan karena hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Idham menyampaikan hal ini dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

“LPSDK dihapus karena tidak diatur dalam UU Pemilu,” ungkap Idham. Menurutnya, masa kampanye yang terbatas membuat sulitnya menentukan jadwal penyampaian laporan LPSDK.

Perdebatan mengenai keberadaan LPSDK dalam Pemilu 2024 masih berlanjut, dan keputusan akhir akan ditentukan melalui proses yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Sumber : cnnindonesia.com