Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Masih Berstatus PNS Meski Jadi Tersangka KPK!

Info Berita IndoKementerian Keuangan telah menuai kontroversi karena belum memecat Mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono (AP), dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), meskipun AP sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi dan pencucian uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (12/6).

Nirwala Dwi Heryanto, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa pemecatan AP sebagai ASN akan mengikuti proses hukum yang dilakukan oleh KPK.

Nirwala mengatakan bahwa jika AP ditahan oleh KPK, maka secara otomatis ia akan dipecat sebagai PNS.

“Kita memiliki dua hal yang berjalan seiring, yaitu hukuman disiplin pegawai dan proses pidananya. Proses pidananya ditangani oleh KPK, dan tentunya kita akan menyesuaikan. Dia sudah menjadi tersangka, jadi ketika ditetapkan dan ditahan, maka dia akan dipecat,” ungkap Nirwala seperti yang dilansir dari detik.com pada Selasa (20/6).

Namun hingga saat ini, KPK belum menahan AP. Asep Guntur Rahayu, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, memberikan alasan mengapa hal ini belum dilakukan.

“Terkait dengan saudara AP, ia telah diperiksa dua kali, dan karena AP telah naik ke penyidikan, mengapa penahanan tidak dilakukan. Kami ingin menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan, tidak selalu memanggil tersangka dan langsung melakukan penahanan,” kata Asep kepada para wartawan pada Senin (19/6/2023).

Asep menjelaskan bahwa penyidik memiliki strategi khusus dalam mengusut kasus. Salah satu faktornya adalah adanya fakta baru yang perlu dikonfirmasi dengan pihak lain.

“Penyidikan memiliki strategi yang diterapkan oleh penyidik, apakah nantinya tersangka akan dikonfirmasi, dan setelah dikonfirmasi, mungkin ada keterangan baru yang perlu dikonfirmasi kepada pihak tertentu. Oleh karena itu, diperlukan waktu yang cukup untuk mengkonfirmasi dengan pihak-pihak terkait,” jelasnya.

Lebih lanjut, Asep menyebut bahwa kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) membutuhkan waktu yang lebih lama. KPK harus memastikan aliran dana yang terkait dalam kasus tersebut.

“Terlebih lagi, kasus yang melibatkan AP terkait dengan TPPU, sehingga memerlukan waktu yang cukup untuk melacak aliran dana tersebut, dan mengikuti jejak uang hasil dari korupsi yang dialirkan ke mana saja,” ucapnya.

Sebelumnya, Andhi Pramono telah menjadi sorotan karena kekayaan dan asetnya yang tidak sesuai dengan profilnya. Istri dan anaknya juga kerap memamerkan gaya hidup mewah mereka di media sosial, termasuk foto-foto perjalanan ke luar negeri dengan tiket kelas satu.

Meskipun kontroversial, proses hukum terhadap Andhi Pramono masih berlangsung, dan publik menanti bagaimana keputusan akhir dari KPK dan Kementerian Keuangan terkait dengan nasibnya sebagai ASN.

Sumber : cnnindonesia.com