Menteri PUPR Basuki akan jadi Menteri Pertama yang Tinggal di IKN

Menteri PUPR

infoberitaindo.com, – Ibu kota Indonesia direncanakan pindah pada 2024, ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kalimantan Timur. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal menjadi menteri pertama yang pindah ke IKN.

 

“InsyaAllah saya akan menjadi Menteri pertama yang akan tinggal di IKN Nusantara, walaupun mungkin cuma berapa bulan,” ujar Basuki Hadimuljono ditemui di salah satu acara di Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).’

 

Dikemukakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membangun jalan tol Balikpapan-Samarinda yang nantinya bakal menjadi akses menuju IKN Nusantara.

 

Nantinya, pemerintah menargetkan jangka waktu dari Balikpapan menuju IKN Nusantara bakal bisa ditempuh kurang dari 40 menit via jalan tol tersebut.

 

“Jalan tol Balikpapan-Samarinda di Kalimantan Timur sepanjang 99 km, Alhamdulillah kita sudah punya modal jalan tol Samarinda-Balikpapan yang akan kita nanti sambungkan ke IKN Nusantara,” jelasnya.

 

“Karena targetnya dari Balikpapan ke IKN Nusantara bisa kita capai tidak boleh lebih dari 40 menit, supaya orang tidak bolak-balik tapi juga tinggal di IKN,” sambungnya.

 

Merespons hal itu, Airlangga mengatakan selain rampungnya pembangunan kantor Kementerian PUPR, dia juga menjadi menteri pertama yang tinggal di IKN. Bahkan dirinya mengajak Basuki untuk ngopi bersama. “Pembangunan IKN selain kantornya pak Basuki kantor Menko pun yang akan pertama di sana. Jadi nanti saya akan ngopi bareng dengan pak Basuki di ibu kota negara saat selesai ini pertama. Kita nikmati bulan-bulan menjelang Agustus,” ujarnya.

 

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah sedang menyiapkan skema pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN). Tahap pertama pada 2024, sebanyak 16.990 orang ASN, TNI dan Polri akan dipindahkan duluan. 

 

pemerintah menargetkan personel TNI dan Polri yang pindah ke IKN sebanyak 5.716. Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya yang akan dipindah sebanyak 193, sedangkan PPT Pratama sebanyak 964. Sementara untuk pejabat fungsional yang dipindahkan sebanyak 8.091 orang, dan jabatan pelaksana ada 2.026 orang.