Optimalkan Penggunaan Anggaran Demi Masa Depan yang Gemilang, Presiden Jokowi Mendorong Perubahan Paradigma

Info Berita Indo – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan keprihatinannya terhadap penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang seringkali tidak optimal. Tanpa menyebut nama daerah tertentu, ia mencontohkan adanya pemerintah daerah yang menghabiskan 80 persen anggaran untuk kegiatan yang tidak memberikan hasil yang konkret, seperti rapat dan perjalanan dinas.

Presiden Jokowi berharap agar pola penggunaan dana ini dapat diubah dari berorientasi prosedur menjadi berorientasi hasil, sehingga belanja yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat konkret dan optimal.

“Dalam situasi seperti ini, perbandingannya bisa dibalik, 80 persen digunakan untuk kegiatan konkret, sementara 20 persen untuk rapat. Anggaran APBN dan APBD harus digunakan secara produktif,” ujar Presiden Jokowi dalam acara Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023, di Jakarta, pada Rabu (14/6).

“Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk hal-hal konkret justru sebagian besar digunakan untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat, sehingga tidak ada hasil konkret yang terlihat. Ini yang saya sampaikan sebelumnya sebagai ketidakoptimalan, seperti yang disampaikan oleh Kepala BPKP,” tambah Jokowi.

Presiden juga berbagi pengalamannya dalam diskusi dengan Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, beberapa waktu yang lalu. Kristalina mengungkapkan bahwa saat ini 96 negara menjadi “pasien” IMF.

Situasi ini, menurut Jokowi, menunjukkan bahwa dunia sedang menghadapi kesulitan. Bahkan, Eropa telah masuk dalam masa resesi. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dikeluarkan melalui APBN, APBD, maupun BUMN haruslah digunakan secara produktif.

“Karena memang mencari uang sangat sulit melalui pajak, PNBP, royalti, dividen. Tidaklah mudah. Sekali lagi, mewujudkan Indonesia Emas 2045 bukanlah hal yang mudah,” ungkapnya.

Presiden menekankan pentingnya peran pengawasan. Ia mengaku sering turun ke lapangan untuk memastikan bahwa program-program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat.

“Kita harus mengakui kelemahan kita dalam hal pengawasan. Jika tidak diawasi dengan baik, hati-hati, jika tidak dicek langsung, maka kita rentan lemah di situasi tersebut. Meskipun kita terjun langsung, masih ada kelemahan yang terjadi, apalagi jika tidak melakukan pengawasan sama sekali,” tandasnya.

Melalui dorongan perubahan paradigma ini, Jokowi berharap bahwa penggunaan anggaran yang lebih efektif dan terfokus pada hasil akan membawa Indonesia menuju masa depan yang gemilang. Dengan pengawasan yang ketat dan komitmen pemerintah yang kuat, diharapkan cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat terwujud dengan sukses.

Sumber : cnnindonesia.com