ARTICLE AD BOX
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Komdigi, Prabu Revolusi, mengungkapkan hal tersebut di sela-sela Forum Hubungan Masyarakat Dunia (World Public Relations Forum/WPRF) 2024 yang berlangsung di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (21/11/2024).
“Bagi kami, pemerintah bukan tentang siapa yang melakukan apa. Ini adalah tentang bagaimana pesan tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Tidak masalah apakah pemerintah, swasta, atau masyarakat yang melakukannya,” ujarnya.
Menurut Prabu, materi yang disampaikan melalui influencer lebih efektif karena mampu menjangkau audiens yang lebih luas dibandingkan pendekatan formal pemerintah.
“Jika kami mengunggah konten di media sosial, mungkin hanya sepuluh atau dua puluh orang yang menyukai konten tersebut. Tapi dengan menggunakan influencer, kami bisa mendapatkan jutaan orang yang menyukai konten itu,” jelasnya.
Prabu menambahkan bahwa pendekatan formal dalam komunikasi pemerintah tidak lagi relevan di era modern. Dengan kemasan menarik dari para influencer, pesan pemerintah dapat lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat.
“Pesan perlu dilunakkan melalui influencer untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Pemerintah di sini berperan sebagai mediator atau fasilitator agar komunikasi tersebut dapat terjadi,” tambahnya.
Sebagai contoh, Komdigi baru-baru ini melibatkan influencer dalam kampanye pemberian makanan gratis dan sosialisasi anti-judi daring. “Yang perlu kami pastikan adalah pesan tersebut diterima masyarakat, dan kita dapat melihat perubahan perilaku itu sendiri,” kata Prabu.
Forum WPRF 2024 di Nusa Dua dihadiri oleh sekitar 1.400 peserta dari 22 negara, termasuk Indonesia, pada 19-22 November 2024. Dengan tema “Pengaruh yang Memiliki Tujuan untuk Kebaikan Bersama,” acara ini membahas respons atas tantangan dan peluang di dunia kehumasan global. *ant